Wednesday, November 17, 2010

PM David Cameron wishes royal couple “great joy”


Britain's Prince William (right) and his fiancée Kate Middleton


November 16, 2010 ( KATAKAMI / NUMBER 10.GOV) --- Prime Minister David Cameron has wished Prince William and Kate Middleton “great joy” following the news of their engagement.

Mr Cameron said he was sure the whole country would join him in wishing the couple well.

The PM said:
“I am delighted to hear this wonderful news. I am sure the whole country will join Samantha and me in wishing them great joy in their life together.” 

(*)

Medvedev, Ahmadinejad to meet in Baku


File photo : Russian President Dmitry Medvedev [right] speaks with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad during their bilateral meeting in Dushanbe on August 28, 2008 Photo: AFP/GETTY

Please also visit : KATAKAMI.WORDPRESS.COM

November 17, 2010 (KATAKAMI / RIA NOVOSTI) --- Russian President Dmitry Medvedev will meet on Thursday with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to discuss Iran's nuclear program, Kremlin aide Sergei Prikhodko said on Wednesday.

The two leaders will meet on the sidelines of the Caspian summit in Baku, Prikhodko said.

(*)

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran


Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani


WAWANCARA EKSKUSIF

Dimuat juga di KATAKAMI.WORDPRESS.COM

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

 
Jakarta 17/11/2010 (KATAKAMI) --- Mabes Polri kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia pasca terkuaknya sebuah fakta yang sangat tidak lazim yaitu terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ( yang notabene sedang ditahan di Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob (Kelapa Dua, Depok) ternyata bisa plesiran ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional.

Untuk membicarakan masalah tersebut, disela-sela pelaksanaan sholat Ied Idul Adha dari jajaran Polri di Lapangan Bhayangkara Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani pada hari Rabu (17/11/2010) siang.


Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami :






KATAKAMI  (K) : Selamat Hari Idul Adha, Pak Wakapolri. Mengenai kasus Gayus Tambunan, masyarakat kecewa pada Polri karena tahanan kelas kakap seperti Gayus bisa keluar masuk seenaknya dari Rutan Brimob. Bagaimana tanggapan dari Pak Wakapolri ?


JUSUF MANGGABARANI (JM) : Jadi semua kritikan yang disampaikan kepada kami adalah wujud dari perhatian dari seluruh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang Polri dituntut untuk bekerja dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Artinya, harus bisa bekerja sesuai dengan aturan tetapi dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Sehingga Polri tidak bisa dipukul rata. Dalam kasus ini ada pertanggung-jawaban hukum yang harus dipertanggung-jawabkan oleh masing-masing anggota yang lalai dalam tugas. Pertanggung-jawaban itu harus dipertanggung-jawabkan oleh bersangkutan. Tidak mungkin Kapolri pergi ke tahanan dan ikut menjaga disana. Tidak mungkin juga Kapolri menghubungi masing-masing tahanan untuk bertanya kepada mereka, dimana kau sekarang ?

Jadi ada pertanggung-jawaban berdasarkan tatanan yang ada.


(K) : Baiklah kalau misalnya alasan dari Polri seperti itu. Tetapi pada faktanya, seseorang yang sedang disorot oleh publik karena kasus yang sangat kontroversial seputar mafia pajak ternyata bisa keluar masuk sampai 68 kali dari rutan yang dijaga oleh polisi. Bagaimana tanggapan Bapak ?


(JM) : Begini ya, kami adalah orang pertama yang akan menyatakan tidak setuju jika terjadi penyalah-gunaan wewenang yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan bilang bahwa Bapak Kapolri dan kami semua di Polri ini setuju dengan tingkah laku mereka. Kami adalah orang pertama yang paling tidak setuju !


(K) :  Oke, kalau memang benar para pimpinan di Mabes Polri memang tidak setuju kalau ada anggota yang menyalah-gunakan wewenang sehingga seorang tahanan semacam Gayus Tambunan bisa keluar masuk sampai 68 kali, apa tindakan tegas yang akan dilakukan sebagai pembenahan ke dalam internal Polri sendiri ?


(JM) : Kami ingatkan kepada anggota-anggota yang sudah berani melakukan tindakan yang sejauh itu, mereka harus siap mempertanggung-jawabkannya. Berani berbuat maka harus berani bertanggung-jawab. Sebab dalam melaksanakan tugas, ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus siap mempertanggung-jawabkannya secara pidana. Dan harus bertanggung-jawab secara profesi.

( Catatan Redaksi : Seluruh petugas Rutan yang terlibat dalam kasus keluar-masuk Gayus Tambunan dari dalam rutan, saat ini diperiksa secara marathon oleh Tim Gabungan yaitu dari Reserse atau Bareskrim dan Divisi Propam atau Profesi & Pengamanan ).


(K) : Kebetulan, KATAKAMI.COM yang berulang-ulang kali menanyakan kepada pimpinan di Polri tentang rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota Polri. Apakah para di Polri ini menyadari bahwa rendahnya gaji dari para anggota Polri yang membuat mereka menjadi rentan terhadap aksi suap. Contohnya ya dalam kasus Gayus Tambunan ini. Bisa kasih tanggapan Pak Wakapolri ?


(JM) : Tidak begitu. Jangan diartikan seperti itu. Keterbatasan dalam masalah kesejahteraan, jangan diidentikkan dengan pelanggaran. Semua anggota Polri harus memiliki ketabahan atas apa yang menjadi konsekuensi dari tugasnya.  Seperti makna dalam perayaan Idul kurban ini. Jadi Polri harus memiliki ketabahan kita dalam melaksanakan tugas dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Jadi kami sebagai pimpinan di Polri perlu mengingatkan kepada semua anggota Polri, jangan karena kita mempunyai gaji yang sangat sederhana, gaji yang sederhana itupun bukan berarti tidak cukup, jangan dijadikan gaji yang sederhana itu sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan seperti itu.


(K) : Pak Wakapolri, apalagi harapan yang bisa disampaikan kepada para anggota Polri agar ke depan jangan terulang lagi hal-hal yang memalukan seperti dalam kasus Gayus Tambunan ini ?


(JM) : Anggota Polri harus bisa memaknai perayaan Idul kurban ini dapat meningkatkan kesungguhan dan tanggung-jawabnya dalam menjalankan tugas. Dan melihat tugas-tugas itu sebagai ibadah dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.



(K) : Baik, terimakasih Pak Wakapolri untuk wawancara ini.


(*)

Russian permanent representative at NATO Dmitry Rogozin says Russia will bring new ideas to Lisbon


Russia’s permanent representative at NATO, Dmitry Rogozin

Please also visit : KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

November 16, 2010 --- EURONEWS spoke to Russia’s permanent representative at NATO, Dmitry Rogozin in Brussels ahead of the NATO-Russia summit on Friday in Lisbon.

Euronews : Mr. Rogozin, what are you expecting Russia to bring to the Lisbon summit? Do you think the conditions now exist for closer co-operation between NATO and Russia?

“We are particularly hoping for the heads of the 29 member states in the NATO-Russia council to send a strong signal to their publics that the post cold-war climate has changed, and that Russia and NATO are now real partners.”

Euronews : What could that signal be?

“Above all it is honest talks on the questions where we share common positions, and those where we disagree. I think there’ll be three big questions in Lisbon. The first is the content of NATO’s new strategy.

The second is, well, we are looking for serious debate on missiles, on the risks, and on siting anti-missile defences in Europe. NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen has taken the initiative to invite Russia into this debate. The third is a debate on Afghanistan. It’s a common problem. Afghanistan represents a security threat, and the Russian Federation makes a serious contribution alongside NATO nations to help the Afghan people gain greater autonomy, acquire more skills, and thus become a more stable nation, and help stabilise an entire region.”

Euronews : In the past Moscow has been firmly opposed to NATO membership for Ukraine and Georgia. Has this position changed, and if yes, under what conditions?

“Russia is formally opposed to any fresh eastward expansion of NATO. We do not want any foreign military infrastructure next to our borders. But the paradox is it’s not just Russia who is opposed to this. Ukraine doesn’t want to join NATO, while in the case of Georgia two and a half years ago NATO encouraged Georgia to take two completely mad military actions against two independent peoples, those of South Osettia and, even worse, the assassination of Russian UN troops.

I think this episode closed the question of Georgia’s NATO membership for a very long time to come. Of course, NATO keeps bringing it up, saying the door is open for both Georgia and Ukraine, but in fact anyone in the west paying serious attention to the subject knows their membership is further away than three years ago.”




Euronews : Europeans and Americans, when they talk about setting up an anti-missile shield in Europe, are convinced the danger will come form Iran. Does Moscow see the threat coming from there?

“In general we don’t like to point the finger at any nation and call it evil while maintaining we’re the good guys. It’s unfair. We don’t think military methods or threats can solve any problem. Iran has a democratic form of government, with real elections, so it’s not a tyrannical dictatorship.”

Euronews : How could Russia and NATO co-operate in the missile shield?

“I don’t want to second-guess what the Russian president will say in Lisbon. I think he’s ready for some serious talks on the nature of the global threat, we are completing our analysis before going to Lisbon. He is ready to suggest some interesting new ideas and Russian initiatives, and I think on this level the summit will be very constructive.”


Euronews :  NATO is still committed in Afghanistan. Is Russia going to participate, either directly or by ensuring a supply role?

“In Soviet times Russia was in Afghanistan, fighting a war, and we got sick of it. I think that soon NATO will be sick of it, too.”

(*)

Photostream : Britain's Prince William and Kate Middleton Are Engaged


Prince William and Kate Middleton pose for photographs in the State Apartments of St James Palace on November 16, 2010 in London, England. After much speculation, Clarence House today announced the engagement of Prince William to Kate Middleton. The couple will get married in either the Spring or Summer of next year and continue to live in North Wales while Prince William works as an air sea rescue pilot for the RAF. The couple became engaged during a recent holiday in Kenya having been together for eight years. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Prince William and Kate Middletonarrive to pose for photographs in the State Apartments of St James Palace on November 16, 2010 in London, England. After much speculation, Clarence House today announced the engagement of Prince William to Kate Middleton. The couple will get married in either the Spring or Summer of next year and continue to live in North Wales while Prince William works as an air sea rescue pilot for the RAF. The couple became engaged during a recent holiday in Kenya having been together for eight years. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Britain's Prince William (R) and his fiancée  Kate Middleton pose for photographers during a photocall to mark their engagement, in the State Rooms of St James?s Palace, central London, on November 16, 2010. Prince William will marry his girlfriend Kate Middleton next year, the royal family said Tuesday, in the biggest royal wedding in Britain since his parents Charles and Diana married in 1981. The announcement ended feverish speculation about when the second-in-line to the throne would wed, after a romance that has already lasted nearly eight years. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Britain's Prince William and his fiancée Kate Middleton react as they pose for photographers during a photocall to mark their engagement, in the State Rooms of St James?s Palace, central London on November 16, 2010. Britain's Prince William has given his fiancee Kate Middleton the engagement ring that belonged to his late mother Diana, Princess of Wales, Clarence House said Tuesday. The blue sapphire and diamond ring was given to Diana by William's father, Prince Charles, when they became engaged in February 1981. Charles and Diana divorced in 1996 and she was killed in a car crash in Paris the following year. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Kate Middleton shows her engagement ring given by her fiance Britain's Prince William in London November 16, 2010. Britain's Prince William is to marry his long-term girlfriend Kate Middleton next year, after an on-off courtship lasting nearly a decade, bringing months of speculation about his intentions to an end. (Getty Images / REUTERS/Arthur Edwards/POOL )

A picture released on November 16, 2010 of a close up of Kate Middleton's engagement ring, the fiancée of Britain's Prince William, as they pose for photographers during a photocall to mark their engagement, in the State Rooms of St James?s Palace, central London. Britain's Prince William has given his fiancee Kate Middleton the engagement ring that belonged to his late mother Diana, Princess of Wales, Clarence House said Tuesday. The blue sapphire and diamond ring was given to Diana by William's father, Prince Charles, when they became engaged in February 1981. (Photo by ARTHUR EDWARDS/AFP/Getty Images)

REFILE - A pair of photographs show Kate Middleton (L), fiance of Britain's Prince William posing in London November 16, 2010 and William's mother Diana, Princess of Wales, wearing the same engagment ring in London in an August 28, 1996 file photo. Britain's Prince William is to marry his long-term girlfriend Kate Middleton next year, after an on-off courtship lasting nearly a decade, bringing months of speculation about his intentions to an end. (Getty Images / REUTERS/Paul Hackett/Dan Chung )

Photostream : Russian President Dmitry Medvedev meets Lebanese Prime Minister Saad Hariri


Russian President Dmitry Medvedev (R) welcomes Lebanese Prime Minister Saad Hariri (L) at the Gorki presidential residence outside Moscow on November 16, 2010. Hariri announced late on November 15 in Moscow that Russia would offer Lebanon six combat helicopters, 31 tanks and 36 artillery pieces complete with ammunition and shells. (Photo by VLADIMIR RODIONOV/AFP/Getty Images)

Russia's President Dmitry Medvedev (L) meets with Lebanon's Prime Minister Saad al-Hariri (R) at the Gorki presidential residence outside Moscow November 16, 2010. (Getty Images / REUTERS/Alexander Natruskin)

Russian President Dmitry Medvedev, right, Lebanese Prime Minister Saad Hariri, left, look at paintings during their meeting in the Gorki residence outside Moscow, Tuesday, Nov. 16, 2010. (Getty Images / AP Photo/RIA Novosti, Vladimir Rodionov, Presidential Press Service)

Russian President Dmitry Medvedev (R) and Lebanese Prime Minister Saad Hariri (L) visit the Gorki presidential residence outside Moscow on November 16, 2010. Hariri announced late on November 15 in Moscow that Russia would offer Lebanon six combat helicopters, 31 tanks and 36 artillery pieces complete with ammunition and shells. (Photo by VLADIMIR RODIONOV/AFP/Getty Images)

Japanese PM says considering visit to Kuril Islands


Japanese Prime Minister Naoto Kan

November 17, 2010 (KATAKAMI / RIA NOVOSTI) --- Japanese Prime Minister Naoto Kan said on Wednesday that a possible visit to the disputed Kuril Islands, called the Northern Territories by Japan, deserved careful consideration.

"Given how important the prime minister's visit [to the islands] is, it must be considered seriously. At the moment I do not have any concrete plans," Kan said in a speech to the Japanese parliament.

Earlier this month, Russian President Dmitry Medvedev aggravated a long-standing dispute over four of the islands, by becoming the first Russian or Soviet leader to visit one of them.

Both countries have laid claims to the islands since they were occupied by the Soviet Union at the end of World War II and the dispute has prevented them from signing a peace treaty to formally end wartime hostilities.

The Japanese premier reiterated Japan's stance on the status of the islands.

"Japan's principal position that the Northern Territories are part of our country and that the territorial dispute must be resolved through the signing of a peace treaty, has not changed," he said.

Last week Medvedev met with Kan during the APEC summit in the Japanese city of Yokohama. Medvedev invited Kan to visit "any part of Russia, including the Far East."

Kan said he "wanted to develop friendly relations between Russia and Japan on a basis of trust, as between two partners."

TOKYO, November 17

Tuesday, November 16, 2010

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan


Gayus Halomoan Tambunan (kanan) saat menyamar berpergian ke Bali

Dimuat juga di KATAKAMI.WORDPRESS.COM

Oleh : Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM



Jakarta 16/11/2010 (KATAKAMI) — Barangkali yang tidak dimiliki oleh media lain adalah kesempatan untuk bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

KATAKAMI.COM adalah satu dari sangat sedikit media yang beruntung bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan ini.

Tidak semua tahu bahwa sebenarnya Rutan di Mako Brimob ini adalah perpanjangan-tangan dari LP Cipinang.

Sehingga dalam penulisannya harus disebutkan Rutan Cipinang cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Begitu juga yang ada di Kejaksaan Agung.

Rutan yang ada disana adalah Rutan Cipinang Cabang Kejaksaan Agung.



Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat menonton pertandingan tenis di Bali

Gayus ( mantan pegawai Ditjen. Pajak ) diketahui sudah tidak ada di tahanan sejak Rabu 3 November 2010. Polri baru mengetahui hal ini hari Minggu 7 November.

Gayus berhasil ditangkap di rumah mewahnya berharga miliaran rupiah di Kelapa Gading pada Minggu (7/11/2010) malam.

Kasus Gayus makin heboh setelah muncul foto pria mirip Gayus dan mirip istrinya sedang menonton tenis di Nusa Dua Bali pada 5 November pukul 21.00 WIB.

Wartawan foto dari harian KOMPAS bernama Agus Susanto adalah jurnalis yang sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan memotret keberadaan Gayus saat menonton pertandingan tenis antara petenis.
Bahkan wartawan KOMPAS lainnya berhasil juga memvideokan saat Gayus menonton pertandingan tenis antara petenis Jepang Kimiko Date Krumm melawan petenis Cina, Li Na di Hotel Westin, Bali.

Hal ihwal keberadaan Gayus di Pulau Dewata (Bali) adalah :


Hari Kamis pagi, Gayus terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin. 

Di sana ia bukan hanya menginap tetapi juga menyaksikan pertandingan tenis yang kebetulan digelar di hotel tersebut. 

Gayus bahkan menyaksikan pertandingan dua hari berturut-turut sebelum kembali ke Jakarta pada hari Sabtu.

Pada hari Sabtu malam, Gayus masih sempat pergi untuk menghadiri resepsi perkawinan.

Di resepsi itu,  sosok keberadaan Gayus terlihat langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Jusuf Manggarabani, yang kemudian memerintahkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi untuk mengecek keberadaan Gayus. 

Hasil inspeksi mendadak ke Rutan Mako Brimob itulah terungkap Gayus keluar dari tahanan dan Kabareskrim memerintahkan tim Detasemen Khusus 88 untuk mengembalikan Gayus ke Rutan Mako Brimob.



Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat memotret menggunakan handphone-nya pertandingan tenis di Hotel Westin, Bali.

Kasus kaburnya Gayus Tambunan dari tahanan Mako Brimob makin panas dan mulai terkuak serentetan sogokan duitnya.

Seperti yang dimuat dalam website Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengutip pemberitaan Tribun News (11/11/2010),  Mantan Kepala rutan Mako Brimob yang kini dinonaktifkan Kompol Iwan Siswanto mengaku kepada penyidik dirinya menerima “siraman” dari Gayus.

Iwan kepada penyidik direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri mengaku mendapatkan uang sekitar Rp 370 juta dari Gayus.

Jumlah sebesar itu diperolehnya sejak Juli hingga Oktober 2010.

Gayus menurut Iwan, sudah mulai melakukan aksi menyuap dirinya dan anak buahnya (Iwan) untuk dapat mengirup udara kebebasan sejak Juli lalu.

Sejak itu pula Gayus tak pernah berada di rutan Mako Brimob kecuali dirinya hendak menjalani sidang keesokan harinya. “

Juli dia dapat Rp 3,5 juta perminggu dan Rp 50 juta perbulan,” ujar sumber Tribunnews, Rabu (10/11).
Gayus memang mengelompokkan “sogokan” kepada Iwan dalam dua bentuk.

Mingguan dan bulanan.

Uang untuk Iwan itu bertambah pada Agustus 2010. Kala itu, Iwan mendapatkan uang sebesar Rp 5 juta perminggu dan Rp 100 juta perbulannya.

Sementara Iwan yang ditemui di tahanan mengakui dirinya memang mendapatkan uang sekitar Rp 300 juta dari Gayus Tambunan.

Plt Sekretaris Satgas anti mafia hukum Yunus Husein membenarkan informasi tersebut. “Ada transaksi Rp 50 juta perbulan,” tutur Yunus yang ditemui selepas acara Seminar Nasional UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di Hotel Sultan, Rabu
(10/11/2010) siang.


Selain kepada Iwan, Gayus juga memberikan sejumlah uang kepada para penjaga rutan lainnya termasuk 8 orang yang menjadi terperiksa untuk mempermulus “kebebasannya” itu.
 
Kepada para penjaga rutan bawahan Iwan, Gayus memberi masing-masing Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta perminggunya. Gayus sengaja tidak memberi “jatah” bulanan karena sistem tugas penjaga-penjaga rutan itu yang shift-shiftan.

Menurut sumber, atas perbuatannya itu Iwan kini berstatus tersangka dalam kasus suap.

Sebelumnya dia juga mendapat status terperiksa dalam pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri bersama Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, Bripda B. “Pelanggaran disiplinnya adalah Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf d dan f, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf q dan w dari peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri,” ungkap Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana.

“Dipersangkakan juga sebagai terperiksa dalam pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat 1 peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi Polri,” katanya lagi. 

Mereka dijerat pasal-pasal tersebut karena dipastikan telah melanggar kode etik profesi dan disiplin dan lalai dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga Gayus Tambunan.



Foto : Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoam Tambunan menangis saat ia mengakui kepada Ketua Majelis Hakim Albertina Ho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (15/11/2010) bahwa ia memang pergi ke Bali. Sambil mencucurkan air mata, Gayus mengaku menyesal atas perbuatannya itu. ( Foto : DETIK )
 

Yang menarik untuk di bahas dalam tulisan ini adalah “keluguan” Gayus yang nyanyi di persidangan bahwa memang betul ia berpergian ke Bali.

Dan ternyata setelah diusut, keluar masuknya Gayus dari Rutan di Mako Brimob sejak Juli 2010 sampai November 2010 adalah sebanyak 68 kali.
 
Pertanyaannya, mengapa baru (di) bocorkan kepada media setelah Gayus keluar untuk yang ke 68 kalinya ?

Pertanyaan selanjutnya (kali ini lebih tepat kalau Gayus sendiri yang menjawab), apakah dia tidak tahu bahwa di setiap sudut Rutan Mako Brimob itu terpasang sejumlah alat penyadap dan kamera dari beberapa institusi.

Paling tidak, patut dapat diduga ada alat penyadap dan kamera pemantau dari Mabes Polri sendiri ( sebagai institusi yang diberi kepercayaan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi cabang LP Cipinang).

Kemudian, patut dapat diduga disitu juga adalah kamera pemantau dan alat penyadap dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena sejak beberapa tahun terakhir ini KPK sangat banyak menitipkan tahanan mereka di rutan ini. 

Sehingga sangat wajar kalau misalnya patut dapat diduga, KPK memasang sejumlah perangkat teknologi mereka di sana.

Lalu pihak ketiga yang paling SPEKTAKULER peralatannya di Rutan Mako Brimob adalah DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI. 

Sebab sudah sejak beberapa tahun yang lalu, Rutan di Mako Brimob ini adalah tempat penahanan dari hasil-hasil tangkapan Tim Anti Teror Polri.

Dan barangkali karena “keluguan” Gayus itu jugalah, bisa jadi ia tidak tahu bahwa sebenarnya para petugas yang menjaga Rutan yang satu ini mayoritas berasal dari DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI ( Densus ).

Mungkin, Gayus perlu di ingatkan ketika KPK menghadirkan rekaman penyadapan antara Artalyta Suryani yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

(Urip Tri Gunawan hanya sebentar di tahan di Polda Metro Jaya, selanjutnya ia jauh lebih lama di tahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok).

Sehingga, jangan heran kalau percakapan antar kedua terdakwa kasus korupsi yang masing-masing berada dalam tahanan pun, tetap tersadap dengan “baik” berkat kecanggihan teknologi.



Foto : Salah satu jenis " GSM INTERCEPTOR" ( Alat Penyadap GSM )


Kalau KPK, mereka pasti hanya akan menyadap pada orang-orang yang memang patut dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang memang sedang mereka tangani.
Penyadapan memang diizinkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Pasal 12 ayat 1 huruf a UU itu menyebutkan, dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tapi bagaimana dengan Tim Anti Teror Polri ?

Sistem penyadapan dalam urusan pemberantasan terorisme, melebar bagaikan gurita yang memang sangat jauh menjangkau siapapun yang secara logika tak ada kaitannya dengan aksi terorisme itu sendiri.

Sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira tinggi di Mabes Polri pernah memberitahukan bahwa untuk mengungkapkan kasus peledakan bom di Hotel JW Marriot tahun 2003 saja, ada sekitar 2 juta nomor telepon yang tersadap oleh Tim Anti Teror Polri untuk memantau para tersangka pelaku kasus peledakan bom ini.

Masih menurut sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira  tinggi di Mabes Polri, gembong teroris Noordin M. Top sudah sangat mengetahui bagaimana kecanggihan perangkat penyadapan yang digunakan oleh Tim Anti Teror Polri ini.

Sehingga, Noordin M. Top harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda-beda setiap kali ia hendak melakukan pembicaraan telepon, mengirim sms, menerima atau membaca sms dan ( atau ) melakukan kegiatan lainnya.

Maksudnya, lokasi tempat Noordin menerima panggilan telepon tidak akan sama dengan lokasi tempat dimana Noordin akan mengirim atau membaca sms.

Jadi kalau berbicara soal sistem penyadapan di lingkungan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, patut dapat diduga siapapun yang ada disana harus mengetahui bahwa tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari aksi penyadapan yang dilakukan secara rahasia.

Undang Undang memang mengizinkan dan membenarkan upaya penyadapan dalam kasus-kasus korupsi, terorisme dan kriminalitas.

Tetapi mengutip pernyataan Mantan Kabareskrim Komjen. Polisi Susno Duadji ( saat heboh kasus Cicak – Buaya tahun 2009 ), aksi penyadapan bisa dilakukan secara diam-diam.



Foto : Blok B Rutan di Mako Brimon, di Blok B inilah tahanan kasus korupsi titipan KPK ditahan, termasuk para tersangka kasus-kasus terorisme. Gayus Halomoan Tambunan juga di tahan di Blok B ini.


Yang ingin dikritik disini adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota TNI / POLRI / KEJAKSAAN ( khususnya anggota kepolisian karena tulisan ini terfokus pada perilaku para anggota kepolisian terkait kasus Gayus Tambunan).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuka mata hati dan kedua matanya tentang realita kehidupan dari para aparat yang tingkat kesejahteraan hidupnya memang masih sangat minim.

Kebijakan tentang RENUMERASI hanya diperuntukkan bagi para anggota ( TNI / POLRI / KEJAKSAAN ) yang memang mendapat kesempatan menangani kasus-kasus atau tugas-tugas tertentu.
Kesempatan untuk mendapatkan rezeki lewat kebijakan RENUMERASI ini sangat tidak merata.

Dan walaupun disebut sangat tidak merata, realisasi dari RENUMERASI ini sendiripun sangat lamban dan seakan-akan tetap jauh di awang-awang.

Kami sangat concern tentang perlunya pemerintah memperhatikan dan mulai mementingkan pembahasan tentang keseriusan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Bagi kalangan luas, barangkali tidak merasakan bagaimana pahit getirnya hidup sebagai aparat TNI, POLRI atau Kejaksaan dengan tingkat kesejahteraan yang sangat minim.

Dengan dalih bahwa kemampuan negara masih sangat terbatas, negara seakan memaksa para abdi negara ini untuk NRIMO atas nasib mereka yang sangat mengenaskan.

Tingginya harga-harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya sekolah anak, ongkos berobat, anggaran hiburan untuk keluarga ( khususnya anak-anak), semuanya ini tidak mengenal istilah NRIMO dan KOMPROMI terhadap keterbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terutama para abdi negara yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Gaji para anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN ini di tingkat bawah ( take home pay ) hanya sekitar Rp. 1 sampai 2 juta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak perlu “kebakaran jenggot” alias marah besar tentang keluar masuknya Gayus Tambunan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Barangkali karena segan, takut dan tetap menjunjung tinggi prinsip EWUH PAKEWUH maka fakta tentang bagaimana perilaku besan presiden (Aulia Pohan) saat masih ditahan di Rutan Mako Brimob ini tidak dibocorkan.



Foto: Jenderal Timur Pradopo diambil sumpahnya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Kapolri yang baru di Istana Merdeka ( 22/10/2010)


Kini, semua dikembalikan kepada Kapolri yang baru Jenderal Timur Pradopo.


Beliau harus mampu secara tegas melakukan pembenahan di dalam internal Mabes Polri.

Tidak berarti karena gaji anggota kepolisian sangat amat rendah maka masalah moralitas dan integritas dikorbankan demi lembaran-lembaran uang.

Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Pengabdian para anggota kepolisian memang patut diacungi jempol tetapi jagalah moralitas dan integritas.

Kapolri harus memerintahkan Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani untuk “mengikuti” secara dekat proses pembenahan internal secara radikal.

Ada apa dengan Densus 88 Anti Teror Polri yang tidak melaporkan hasil penyadapan mereka secara informal kepada pimpinan tertinggi jika dari kecanggihan teknologi sudah dideteksi bahwa tahanan kelas kakap bisa 68 kali keluar masuk dari Rutan Mako Brimob yang dianggap layak menjadi penjara bagi para tersangka TERORIS.

Berdasarkan RESTRUKTURISASI maka posisi Densus 88 Anti Teror berada lansgung di bawah Kapolri.

Maka Densus 88 Anti teror, WAJIB HUKUMNYA tunduk, patuh, loyal dan sepenuhnya memberikan laporan yang transparan tentang apapun juga yang diketahui oleh Densus 88 Anti Teror Polri.
Hormati pimpinan tertinggi yang kini sudah berganti di dalam INSTITUSI POLRI.

Dan jangan ada siapapun juga didalam internal Polri ( termasuk barangkali perwira tinggi Polri yang bertugas di luar institusi Polri tetapi masih bisa mengakses teknologi Tim Anti Teror Polri), yang berkeinginan mempermalukan Jenderal Timur Pradopo.

Begitu juga dengan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung DARMONO.

Kejaksaan Agung juga harus melakukan introspeksi diri sebab kaburnya Gayus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Bandara untuk terbang ke Bali adalah saat berada dalam pengawasan Tim JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU).

Secara fisik, proses persidangan yang dijalani Gayus yaitu urusan antar jemput para terdakwa dari lokasi rutan ke pengadilan ( PP ) ada di tangan para JAKSA.

Mengapa “baik hati” sekali kalangan JAKSA yang ada di ring satu Gayus Halomoan Tambunan dalam tragedi “WESTIN” ini ?

Peran JAKSA kurang disorot media karena semua sedang fokus menghantam POLRI secara institusi.
Padahal bobot kesalahan yang paling besar dalam urusan tragedi “WESTIN” ini ada di tangan JAKSA, bukan POLISI.

Walaupun misalnya polisi mengizinkan tetapi kalau JAKSA yang ada di ring satu GAYUS saat dalam perjalanan pulang dari Pengadilan (yang harusnya langsung kembali ke Rutan Mako Brimob), mengapa justru Tuan Muda Gayus diantar dan dibiarkan melenggang kangkung ke tempat manapun yang mau dia datangi.

Hei JAKSA, bobot kesalahan terbesar dan terberat dalam kasus WESTIN ini ada di tangan kalian.



Foto : Slogan Ditjen Pajak, "APA KATA DUNIA, HARE GENE TAK BAYAR PAJAK ?" tetapi ternyata pegawai Pajak sendiri menjadi terdakwa kasus mafia pajak yang paling kontroversial


Dan khusus untuk Gayus Halomoan Tambunan.

Mengikuti gaya bicara orang Medan, yang bisa dikatakan kepada terdakwa kasus mafia pajak ini adalah :
“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu menyeret-nyeret nama para tahanan lain.

Berkacalah pada dirimu sendiri.

Jangan gunakan lagi kata atau istilah “SEMUA (TAHANAN)” bisa keluar masuk dari rutan dengan budaya setor-menyetor uang.

Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Muchdi Pr saja pernah ditahan di Mako Brimob, Kepala Dua.

KATAKAMI.COM berulang kali masuk ke dalam Rutan Mako Brimob selama berbulan-bulan pada periode tahun 2008 untuk melakukan investigasi dalam kasus suap mantan jaksa Urip Tri Gunawan.
Kami tahu persis bahwa Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mayjen. Muchdi Pr tertib untuk tetap berada didalam tahanan.

Keduanya bahkan selalu rutin melaksanakan ibadah sholat jumat bersama di Mesjid yang ada di Mako Brimob ( dengan dikawal oleh petugas bersenjata ).

Memang masing-masing tahanan akan merasa stres bila dikurung dalam penjara.

Itu sebabnya, pernah pada suatu ketika ( di tahun 2008 ) ada seorang tahanan KPK yang sedang ditahan di Rutan Mako Brimob keluar di siang bolong untuk lari di lapangan dengan menggunakan busana olahraga lengkap dan sepatu olahraga.

Yang dimaksud oleh Gayus Halomoan Tambunan bahwa Komjen. Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard juga “keluar masuk” tahanan, jangan juga disalah-artikan.

Yang namanya atasan, komandan atau senior, di institusi manapun pasti akan sangat murah hati pada anggota atau bawahan mereka.

Sepanjang yang kami ketahui, patut dapat diduga Komjen Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard “dibiarkan” pulang ke rumah pribadi mereka adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis terkait “keharmonisan keluarga”.

Dengan situasi dan kondisi dimana masing-masing ruangan / sel yang telah terpasang dengan kamera pemantau serta alat penyadap, apakah tega para petugas penjaga di Rutan itu membiarkan para “komandan” haus kasih sayang isteri mereka ?

Dan apakah mereka tega membiarkan para “komandan” bermesraan pada pasangan mereka terpantau dan terekam di kamera dari sekian banyak elemen yang berkepentingan untuk memasang peralatan teknologi pemantau mereka disana ?

Jadi sekali lagi, yang paling tepat untuk disampaikan kepada mantan pegawai Ditjen. Pajak yang sangat kontroversial ini adalah :

“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu terus menerus memojokkan institusi POLRI dan KEJAKSAAN.

Jangan karena kau merasa memiliki banyak uang maka kau bisa membeli (untuk merusak) moralitas dan integritas dari aparat penegak hukum di negeri ini.

Atau jangan-jangan, Gayus Halomoan Tambunan ini paling cocok kalau ditahan di LP Batu, Nusa Kambangan ( tempat dulu terpidana kasus terorisme AMROZI CS ditahan).

Pertimbangkanlah mengirim Gayus ke Nusa Kambangan sana.

Daripada terus menerus bikin onar yang sangat murahan dan kotor !


(MS)

Monday, November 15, 2010

Prime Minister David Cameron welcomes release of Paul and Rachel Chandler


British Prime Minister David Cameron

Please also visit : KATAKAMI.WORDPRESS.COM

November 14, 2010 (KATAKAMI / NUMBER 10.GOV.UK) --- Prime Minister David Cameron has welcomed the release of kidnapping victims Paul and Rachel Chandler.

The Chandlers, from Kent, left Somalia today after more than a year in captivity. They were taken hostage in October last year when their yacht was stormed by armed men.

The PM said:
“Paul and Rachel Chandler’s release is tremendous news. Their long captivity is over at last.
We will ensure that they are reunited with their family as quickly as possible. I unreservedly condemn the actions of those that held the Chandlers for so long. Kidnapping is never justified.
“I am grateful to all those who have worked so hard to bring the Chandlers safely out.”  (*)

After 388 days, Somali pirates free British couple


British sailors Paul and Rachel Chandler, left, talk with a local leader after the two were released from captivity on Sunday, Nov. 14, 2010 in Adado town, Somalia. The British couple kidnapped off their private yacht by Somali pirates more than a year ago were set free Sunday, ending one of the most drawn-out and dramatic hostage situations since the rash of piracy began off East Africa. Pirates boarded the Chandler's 38-foot yacht the night of Oct. 23, 2009, while sailing from the island nation of Seychelles. The couple, married for almost three decades, took early retirement about four years ago and were spending six-month spells at sea (AP)

Please also visit : KATAKAMI.WORDPRES.COM

November 15, 2010 NAIROBI, Kenya (KATAKAMI / AP)  – The retired British couple were sailing the world on a 38-foot-yacht that represented most of their life savings when Somali pirates captured them last year, demanding the sort of huge ransom a multimillionaire or a multinational company might cough up.

The fact that Paul and Rachel Chandler couldn't pay a big ransom helped stretch out their ordeal 388 agonizing days — until Sunday, when they were released thin and exhausted, but smiling. It was one of the longest and most dramatic hostage situations since the Somali piracy boom began several years ago.

The Chandlers were welcomed by the Somali community close to where they had been held, and later met with the Somali prime minister in Mogadishu. A private jet then flew them to Nairobi's military airport, where they were whisked away in a British Embassy vehicle.

"We are happy to be alive, happy to be here, desperate to see our family, and so happy to be amongst decent, everyday people, Somalis, people from anywhere in the world who are not criminals, because we've been a year with criminals and that's not a very nice thing to be doing," Rachel Chandler said at a news conference in Mogadishu.

She also said in a BBC interview that their captors beat them during their captivity after deciding to separate the couple.

"We were really distraught, very frightened at that point," Chandler said. "We refused to be separated and we were beaten as a result. And that was very traumatic."

When asked about their health, she said "we're OK."

Pirates boarded the Chandlers' yacht the night of Oct. 23, 2009, while the couple were sailing from the island nation of Seychelles. The couple, married for almost three decades, took early retirement about four years ago and were spending six-month spells at sea. They had sailed to the Greek islands, Egypt, Sudan, Eritrea, Oman, Yemen, India and the Maldives.

They could not make it through the dangerous waters of East Africa, where pirate attacks have spiked the last several years. Despite an international flotilla of warships and aircraft, pirates continue to prowl the Indian Ocean seemingly at will, pouncing on pleasure craft, fishing vessels and huge cargo ships using small skiffs, automatic weapons and rocket-propelled grenades.

Somali pirates still hold close to 500 hostages and more than 20 vessels. The pirates typically only release hostages for multimillion-dollar ransoms. But unlike the companies who own large transport ships, the Chandlers are far from rich. Paul Chandler has been identified in the British media as a retired construction site manager, while Rachel has been described as an economist.

Pirates had initially sought a $7 million ransom. The Chandler family said in a statement Sunday that during protracted discussions with pirates that it was "a difficult task" to convey that Paul and Rachel were "two retired people on a sailing trip on a small private yacht and not part of a major commercial enterprise."

Repeated efforts to free the couple by the Somali diaspora, the weak Mogadishu-based government and Britain had failed over the last year until, the family said, "common sense finally prevailed." The family said it would not comment on questions about payment to the pirates, so as not to encourage the capture of other private individuals.

Conflicting reports from Somali officials about the Chandlers' release said there was either a $300,000 ransom for "expenses" or a $1 million ransom that the Somali diaspora helped pay. A spokeswoman for Britain's Foreign Office said the ministry wasn't immediately able to comment on the release, but it has always insisted that the British government never pays ransom.

British Prime Minister David Cameron called the Chandlers' release "tremendous news."
"Their long captivity is over at last," he said. "I unreservedly condemn the actions of those that held the Chandlers for so long. Kidnapping is never justified."

The pirates set the couple free about 4 a.m. Sunday, said Mohamed Aden, the leader of the government administration in Adado, a stifling hot region of central Somali near the Ethiopia border. When they arrived in Adado they were taken to a safe house, took a shower and changed clothes. They then took about a 90-minute nap, Aden said. When they awoke they had what he called a "British" breakfast of fried eggs.

The couple attended a ceremony with several dozen people seated in blue plastic chairs. Rachel Chandler wore a bright red dress and red scarf. Paul Chandler wore a mauve-colored short shirt and a green patterned sarong. Both appeared thin, suggesting they ate little while in the control of pirates in a sweltering region near the Ethiopia border.

"The community expressed their sorrow over their captivity and they told them that the pirates don't represent all Somalis but they represent a fringe part of the community," Aden told AP. "The Chandlers thanked the community in return and they said they are grateful for anyone who played a role in their release."

In the Somali capital, the couple walked across the airport tarmac, smiling and thanking people. Paul Chandler had a large camera around his neck and was taking photos.

Somali Prime Minister Mohamed Abdullahi Mohamed met the two and said the government had "exerted every humanly possible effort to bring you back to your loved ones."

Somalia, however, has been without a functioning government since clan-based warlords toppled dictator Mohamed Siad Barre in 1991. Pirates, meanwhile, have made tens of millions of dollars there over the last several years, fueling a building boom in Somali neighborhoods of Nairobi and a spending spree on cars, women and guns in pirate towns.

The Chandlers were to get medical checkups in Nairobi and fly back to Britain shortly afterward. A statement from their family in Britain said that Paul and Rachel were in good spirits although tired and exhausted.

Abdi Mohamed Elmi, a Somali doctor who has regularly attended to the couple and was involved in efforts to free them, said the Chandlers will now need more specialized attention.

"They need counseling and rest to recover from the situation they have been living in for the last 13 months," Elmi said. "But now they seem OK and were happy this morning. They had showers, changed clothes and had breakfast with us smiling."

A serious attempt to free the Chandlers had been made in June, according to a Nairobi-based Western official. Roughly $450,000 was dropped from a plane to free the couple, but pirates had been negotiating with different groups of people, and the effort to free the couple fell through, said the official, spoke on condition of anonymity because of the nature of his work.

International navies have taken a more aggressive approach this year to stop the pirates, and vessels often employ armed, private security on board. But the hijackings have persisted because the sea is so vast, and because piracy offers Somalis high pay in a country where few economic opportunities exist. (*)

Suu Kyi's message to Myanmar's junta: 'Let's meet and talk'


Aung San Suu Kyi holds a sign reading "I love the public too" while addressing supporters outside her National League for Democracy party headquarters in Yangon November 14, 2010. The pro-democracy leader called for freedom of speech in army-ruled Myanmar on Sunday and urged thousands of supporters to stand up for their rights and not lose heart, indicating she might pursue a political role. (Getty Images / REUTERS/Soe Zeya Tun )

Please also visit KATAKAMI.WORDPRES.COM

November 15, 2010 YANGON, Myanmar  (KATAKAMI / NATION.COM.PK) --- – Pro-democracy leader Aung San Suu Kyi called on Sunday for freedom of speech in army-ruled Myanmar, urged thousands of supporters to stand up for their rights, and indicated she may urge the West to end sanctions.

Suu Kyi’s first major speech since being freed from seven years of house arrest a day earlier left little doubt she would resume an influential political role in one of the world’s most isolated and oppressive countries.

“The basis of democratic freedom is freedom of speech,” she said to roaring cheers from thousands of supporters crammed into a cordoned-off street in front of her party’s headquarters. “Even if you are not political, politics will come to you.”
The 65-year-old Nobel peace laureate, who had lost none of her ability to rouse and mesmerize crowds, offered an olive branch to the military junta, saying she had no antagonism for those who kept her detained for 15 of the past 21 years.

Asked by a reporter what message she had for supreme leader Senior General Than Shwe, she replied, “let’s meet and talk.” The two last met in secret talks in 2002 at the encouragement of the United Nations.

Suu Kyi said she bore no grudge against those who had held her in detention for more than 15 of the last 21 years, adding that she had been well-treated.

“I hope they (the military) won’t feel threatened by me. Popularity is something that comes and goes. I don’t think that anyone should feel threatened by it,” she said.

Suu Kyi thanked her well-wishers and asked them to pray for those still imprisoned by the junta. Human rights groups say the government holds more than 2,200 political prisoners.

‘Stand up for what is right’

The address, given in an informal style in contrast to the usual stuffy military speeches that dominate state media, illustrated the strength of Suu Kyi’s pro-democracy voice at a critical time, just a week after an election widely condemned as rigged to prolong military power behind a facade of democracy.

“You have to stand up for what is right,” Suu Kyi added, urging supporters to be more politically assertive in the former British colony formerly known as Burma, where the army controls nearly every facet of life. “A one woman show is not a democracy.”

Later, speaking with reporters, she declined to comment directly on whether she would urge the West to roll back sanctions that many say hurt ordinary people by allowing the junta to monopolize the country’s resource-rich economy.  (*)

Photostream : Remembrance Day 2010 at London's Cenotaph war memorial


Queen Elizabeth II waits to lay a wreath as Princess Anne, Princess Royal, Prince Andrew, Duke of York and Prince Philip, Duke of Edinburgh look on at the Cenotaph during Remembrance Sunday in Whitehall, on November 14, 2010 in London, England. Remembrance Sunday tributes were carried out across the nation to pay respects to all who those who lost their lives in current and past conflicts, including the First and Second World Wars. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Britain's Queen Elizabeth II (R) walks in front of Britain's Prime Minister, David Cameron (2nd R) Deputy Prime Minister, Nick Clegg (3rd R) and Leader of the Labour Party, Ed Miliband (L) during the Remembrance Sunday service in Whitehall, London, on November 14, 2010. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Britain's Queen Elizabeth II prepares to lay a wreath during the Remembrance Sunday service in Whitehall, London, on November 14, 2010. It marks the armistice to end the First World War. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Britain's Queen Elizabeth II lays a wreath on the Cenotaph during the Remembrance Sunday service in Whitehall, London, on November 14, 2010. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Britain's Prime David Cameron (R) and Deputy Prime Minister Nick Clegg attend the annual Remembrance Sunday ceremony at the Cenotaph in Whitehall, in central London November 14, 2010. (Getty Images / REUTERS/Stefan Wermuth )

Britain's Prime Minister, David Cameron lays a wreath on the Cenotaph during the Remembrance Sunday service in Whitehall, London, on November 14, 2010. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Samantha Cameron (R), wife of British Prime Minister David Cameron (not pictured) and his mother Mary Cameron (L) attend the Remembrance Sunday service in Whitehall, London, on November 14, 2010. (Photo by BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Sunday, November 14, 2010

Photostream : Russian Prime Minister Vladimir Putin visits Bulgaria


Bulgaria's Prime Minister Boiko Borisov, left, and his Russian counterpart Vladimir Putin lighting candles during their visit in golden-domed "Alexander Nevski" cathedral in Sofia, Saturday, Nov. 13 2010. Putin is in Bulgaria on a one day working visit. (Getty Images / AP Photo/ Bulgarian Government Press Office/Handout)

Bulgaria's Prime Minister Boiko Borisov (L) and his Russian counterpart Vladimir Putin look at a box containing bones, believed to be the relics of John the Baptist, during their visit in golden-domed "Alexander Nevski" cathedral in Sofia November 13, 2010. Putin is in Bulgaria on a one day working visit. Bulgaria's main Orthodox cathedral displayed on Friday jaw and arm bones and a tooth said to be relics of John the Baptist. (Getty Images / REUTERS / Bulgarian Government Press Office/Handout )

Russia's Prime Minister Vladimir Putin kisses a religious icon as he visits the Alexander Nevsky cathedral in Sofia, November 13, 2010. Putin is in Bulgaria on a one day working visit. (Getty Images / REUTERS / Alexey Nikolsky / Ria Novosti/Pool )Bulgaria's President Georgi Parvanov (R) and Russia's Prime Minister Vladimir Putin greet before their meeting in Sofia November 13, 2010. (Getty Images / REUTERS/Stoyan Nenov )

Bulgaria's Prime Minister Boiko Borisov reacts as Russia's Prime Minister Vladimir Putin (L) hugs a Bulgarian shepherd dog presented by Borisov as a gift in Sofia, November 13, 2010. Putin is in Bulgaria on one day working visit. (Getty Images / REUTERS / Oleg Popov )

Russian Prime Minister Vladimir Putin hugs a Bulgarian shepherd dog, a present from his Bulgarian counterpart Boyko Borisov after their press conference in Sofia on November 13, 2010. Bulgaria's state energy holding BEH and Russian gas giant Gazprom set up on Saturday a joint venture to build and operate the Bulgarian stretch of the South Stream gas pipeline from Russia to southern Europe. (Getty Images / AFP PHOTO / NIKOLAY DOYCHINOV )

Russia to host APEC summit on September 8-9, 2012

Russia's President Dmitry Medvedev

Please also visit : KATAKAMI.WORDPRESS.COM

November 14, 2010 (KATAKAMI / RIA NOVOSTI) — Russia will host the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit on September 8-9, 2012, a source in the APEC secretariat said on Sunday.

“Russian President Dmitry Medvedev said at a working meeting of the APEC forum today that Russia will host the summit on the Russian Island on September 8-9, 2012,” the official said.  (*)


YOKOGAMA, November 14

PM Netanyahu asks ministers to back 90-day settlement freeze


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Please also visit : KATAKAMI.WORDPRESS.COM

November 14, 2010 (KATAKAMI / YNET) — Netanyahu convenes top government ministers for late-night session on American proposal, asks them to approve construction moratorium in West Bank in exchange for US veto on anti-Israel initiatives in UN.

The forum of top seven government ministers convened Saturday night at the Prime Minister’s Office in Jerusalem to discuss the latest American proposal for renewing direct talks between Israel and the Palestinians. 

Just a month after he vowed that construction in the West Bank would continue until the Palestinian Authority recognizes Israel as a Jewish state, Prime Minister Benjamin Netanyahu asked his ministers to approve a 90-day settlement construction freeze. 

Netanyahu apparently succumbed to the ongoing US pressure following a lengthy meeting with Secretary of State Hillary Clinton.

The US proposal presented to the ministers is premised on a construction moratorium extension for another three months. PM Netanyahu apparently reached an understanding with Washington that the building freeze would not apply to Jerusalem, and that no further moratorium would be sought following the 90-day period. 

Earlier Saturday, a close associate of PM Netanyahu hinted at the proposal, declaring that he wouldn’t “bet on a full freeze” extension to be implemented.

20 advanced fighter jets

In exchange for a freeze extension, the US would object to international attempts to force a diplomatic agreement on Israel in the UN and in other global forums, while utilizing the American veto power in the UN Security Council. 

According to the proposal, the US would also boost its resistance to the de-legitimization campaign against Israel and to attempts by Arab states to deprive Israel’s right to self-defense.

Moreover, the US Administration would ask Congress to approve the sale of another 20 advanced fighter jets to Israel worth some $3 billion. This would supplement a comprehensive future Israeli-American security agreement, to be signed alongside a peace deal, in the aims of addressing Israel’s security needs in any future treaty. (*)